NERACA KEADILAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

2025-10-29T08:51:01+00:00

Permasalahan pidana yang melibatkan anak di bawah umur dapat diselesaikan melalui prosedur Diversi, yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan perkara pidana di luar sistem peradilan formal. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang bertujuan untuk melindungi hak anak serta memberikan alternatif penyelesaian tanpa harus menjalani proses peradilan yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan psikologis mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012, khususnya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode penelitian hukum yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara tidak langsung. Informasi yang diperoleh didukung oleh dokumentasi hasil wawancara yang telah dipublikasikan dan pendapat ahli yang bersumber dari jurnal serta forum diskusi hukum online. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh perspektif praktisi hukum terkait pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Polda Sumatera Utara telah berjalan dengan efektif, dengan sebagian besar kasus tindak pidana anak dapat diselesaikan melalui proses diversi. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prosedur diversi dan kendala dalam implementasi mediasi. Meskipun demikian, sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat terus berkembang untuk melindungi hak-hak anak dan menghindarkan mereka dari stigma sosial yang diakibatkan oleh proses peradilan formal.

TINJAUAN YURIDIS OPTIMALISASI MANAJEMEN PEMBINAANKARIER SUMBER DAYA MANUSIA POLRI UNTUK MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG PROFESIONAL DI POLDA SUMUT

2025-10-30T02:46:35+00:00

Penegakan hukum yang profesional dan berintegritas di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Manajemen pembinaan karier yang adil, transparan, dan berbasis kompetensi merupakan aspek krusial dalam menciptakan anggota Polri yang kompeten dan beretika. Namun, realitas di Polda Sumatera Utara menunjukkan masih adanya tantangan dalam penerapan sistem pembinaan karier, seperti persepsi ketidakadilan dalam promosi jabatan dan keterbatasan akses pelatihan, yang dapat memengaruhi motivasi dan profesionalisme anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan yuridis pembinaan karier SDM Polri berdasarkan regulasi yang berlaku, mengevaluasi implementasi sistem tersebut di Polda Sumut, serta mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi optimalisasi manajemen pembinaan karier guna mendukung penegakan hukum yang profesional. Metode yang digunakana adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pembinaan karier di Polda Sumut telah dilandasi oleh regulasi formal seperti Perkap No. 16 Tahun 2012 dan dijalankan melalui mekanisme assessment center, pelatihan, serta sidang dewan karier, pelaksanaannya masih menghadap ikendala struktural dan kultural. Terdapat aspirasi anggota terhadap peningkatan transparansi penilaian, pemerataan pelatihan, dan pembinaan karier yang lebih personal. Oleh karenaitu, optimalisasi sistem pembinaan karier berbasis meritokrasi, keterbukaan informasi, dan coaching internal menjadi langkah strategis dalam mewujudkan institusi Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat.

ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN SENJATA API OLEH BRIMOB DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN BERSENJATA DI KOTA MEDAN

2025-10-30T02:48:23+00:00

Penanggulangan kejahatan bersenjata di Indonesia menjadi salah satu tugas utama aparat kepolisian, dengan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri memiliki peran penting dalam mengatasi ancaman tersebut. Kejahatan bersenjata yang semakin marak di Kota Medan, seperti perampokan dan pembunuhan, memerlukan tindakan tegas dari aparat keamanan. Dalam menjalankan tugasnya, Brimob berwenang menggunakan senjata api, namun penggunaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan senjata api oleh Brimob dalam menanggulangi kejahatan bersenjata di Kota Medan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui metode deskriptif, penelitian ini menggali prosedur penggunaan senjata api oleh Brimob serta dampaknya terhadap penanggulangan kejahatan. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota Brimob dan analisis dokumen terkait peraturan yang ada.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senjata api oleh Brimob telah sesuai dengan perundang-undangan, namun terdapat tantangan dalam implementasi prosedur, terutama dalam hal pengawasan dan pelatihan. Dampak positif penggunaan senjata api terhadap penanggulangan kejahatan bersenjata di Kota Medan terlihat dari penurunan angka kejahatan, meskipun masih ada kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pelatihan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Brimob.

PERAN PASUKAN PELOPOR BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN AKSI TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG TERORISME

2025-10-30T02:52:20+00:00

This research is motivated by the increasing threat of terrorism in Indonesia, which demands a high level of preparedness from all law enforcement agencies, particularly the Mobile Brigade Corps (Brimob) of the Indonesian National Police. The aim of this studyis to analyze the role of the Brimob Pioneer Unit in counter- terrorism efforts, to examine the implementation of Law Number 5 of 2018 as the legal basis for their duties, and to identify operational challenges faced in the field. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were obtained through interviews with members of the Brimob Pioneer Unit of the North Sumatra Regional Police and documentation of counter-terrorism activities, and were analyzed using juridical and theoretical approaches. The results of the study show that the Brimob Pioneer Unit plays a comprehensive and structured role in combating terrorism, including a preventive role through patrols and counter-radicalization outreach; a repressive role in securing, arresting, and evacuating civilians; and a post-incident role in recovery and support for deradicalization programs.The implementation of Law Number 5 of 2018 provides legitimacy and a legal framework that supports the execution of duties in a measured and professional manner. Challenges such as limited resources, inter-agency coordination, and psychological support for personnel remain key concerns in efforts to enhance operational effectiveness. This study recommends improvementsintacticalandmentaltraining,as well as strengthening inter-agency synergy as part of a sustainable strategy to maintain national security.

ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI OLEH PERSONEL SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA YANG MELAKUKAN KASUS TINDAK PIDANA

2025-10-31T09:13:40+00:00

The implementation of the duties of Polri personnel, especially members of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit, is very vulnerable to violations of the professional code of ethics and criminal acts that can damage the image of the Police institution. These violations often occur in handling criminal cases, in the form of abuse of authority, excessive use of violence, and violations of applicable legal procedures. This condition creates public distrust of the Polri and hinders the realization of fair and professional law enforcement. Based on this background, this study formulates three main problems, namely: first, the form of violation of the professional code of ethics committed by personnel of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit who commit criminal cases; second, the mechanism for monitoring and enforcing the police professional code of ethics against personnel of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit who commit criminal cases; and third, legal accountability for personnel of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit who are proven to have violated the professional code of ethics. This study uses a normative juridical method by examining laws and legal literature related to the Polri professional code of ethics, internal supervision mechanisms, and aspects of legal accountability of Polri personnel. The results of the study indicate that violations of the code of ethics of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit personnel generally take the form of abuse of authority, disproportionate use of violence, and neglect of legal procedures. The mechanism for monitoring and enforcing the code of ethics is carried out through internal institutions such as Propam and the Police Code of Ethics Commission, as well as external supervision by Kompolnas and the community. Legal accountability includes ethical, disciplinary, and criminal areas that complement each other to maintain accountability and professionalism. This study recommends strengthening internal and external supervision and strict law enforcement against violations of the code of ethics to increase public trust in the Police and ensure fair law enforcement.

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN GEGANA BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN KEJAHATAN LINTAS BATAS (CROSS-BORDER CRIMES)

2025-10-31T09:15:19+00:00

Cross-border crime is a serious challenge in the era of globalization, where national borders are increasingly blurred due to technological advances and mobility. North Sumatra Province, which borders the Straits of Malacca and Malaysia, is a vulnerable area for narcotics and firearms smuggling, as well as cross-border terrorist activity. The Gegana Detachment of the Mobile Brigade Corps (Brimob) of the North Sumatra Regional Police, as the National Police's elite analytical unit, plays a crucial role in combating these crimes, particularly through its technical capabilities in bomb disposal and armed threat security. However, debate has arisen regarding the limits of this unit's legal authority to repress transnational crime. This study aims to analyze the legal basis for the Gegana Detachment's authority in handling cross-border crime, assess the effectiveness of this unit's involvement in law enforcement operations, and evaluate the coordination structure between relevant agencies. The approach used is empirical juridical, through the study of laws and regulations and direct observation in the field. This research also examines the role of Gegana as part of the rapid response system to the threat of terrorism, as well as the normative gaps that arise due to the absence of technical regulations that regulate in detail its operational authority. The research results show that although the role of Gegana is very vital in the context of security and tactical operations, its authority is still functional and legally limited. The absence of an explicit legal basis causes overlapping roles with other investigative units such as Densus 88, and raises the potential for legal doubts in the enforcement process. Therefore, regulatory reform is needed in the form of cross-institutional SOPs and strengthening of implementing regulations to ensure that every operational action has clear, effective, and accountable legal legitimacy.

PERAN BRIMOB POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Satuan Brimob Polda Sumatera Utara)

2025-10-31T09:18:01+00:00

Terorism merupakan ancaman luar biasa yang mengancam stabilitas nasional dan keselamatan publik. Di Indonesia, aksi-aksi terror terus menunjukkan kompleksitas yang meningkat, mulai dari serangan bersenjata hingga penggunaan teknologi digital dalam penyebaran paham radikal. Dalam menghadapi dinamika ini, Korps Brigade Mobil (Brimob) sebagai satuan elit Polri memegang peranan penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, khususnya melalui Tindakan represif, preventif, dan pemulihan situasi pasca-teror. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Adapun focus utama penelitian meliputi: (1) bentuk operasional yang dijalankan Brimob dalam menangani kasus terorisme, (2) hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, dan (3) evaluasiatas efektivitas Kerjasama lintas sectoral dalam mendukung tugas-tugas Brimob. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob Polda Sumatera Utara telah berperan aktif dalam berbagai operasi kontra-terorisme, termasuk pengamanan objek vital, penyergapan pelaku, evakuasi korban, serta pemulihan kondisisosial pasca-serangan. Keberhasilan tersebut ditopang oleh kompetensi personel, perlengkapan modern, dan sinergiantar lembaga. Namun, kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, tumpengtindih kewenangan, serta ancaman digital yang kian meningkat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, modernisasi teknologi, dan reformasi tata Kelola keamanan menjadi halkrusial untuk memperkuat peran Brimob di masa depan.

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENGGUNA NARKOBA (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

2025-11-04T07:37:25+00:00

Drugs are currently one type of social pathology that is very worrying because in addition to being contrary to morals and laws, including health, physical and spiritual development of young people. But more worrying for many people and many countries is that drug abuse has grown into one of the elements and symbols of a new lifestyle. Drug abuse is currently not only dominated by adults, but also found drug users who are stilli n junior high school and high school. This legal problem concerns the role of law enforcement officers, especially the police whose existence is very important in society. The purpose of this study is to determine the role of the police in handling cases of minors asdrugperpetratorsandtofindoutwhatobstaclesarefacedbythe police in handling drug crime cases committed by children in the North Sumatra area. This type of research is qualitative and usesnormativeand empirical designs. Theresults of this study are that the role of the police in handling drug crime cases is started from several efforts, namely "Preemptive" efforts or actions or strategies carried out first to prevent by providing counseling, installing banners about the dangers of drugs, and working together with the community and Bhabinkamtibmas. Then, preventive efforts are control measures taken to prevent or reduce the possibility of criminal acts, for example, routine patrols, and the last is repressive efforts, namely efforts to take action after the crime has occurred. In handling drug crime casescommitted by police children, they also face several obstaclesin termsof the time of the investigation process, lack of public awareness and lack of family role.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SATUAN GEGANA BRIMOB POLRI DALAM PENANGANAN KEJAHATAN BERBASIS SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

2025-11-04T07:39:00+00:00

The Gegana Unit of the Mobile Brigade (Brimob) of the Indonesian National Police is a special force that plays a strategic role in handling high-risk crimes, such as the use of firearms and explosives that threaten national security. The complexity and dangers inherent in these tasks demand clear and effective legal protection for each personnel involved. However, in practice, the existing legal protections are often not optimally implemented, potentially creating legal dilemmas in the field. This study aims to analyze the legal regulations governing the protection of the Gegana Unit, identify obstacles in their implementation, and formulate efforts to strengthen legal protection for Gegana personnel in the performance of their duties. The research uses a juridical-empirical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with Gegana Brimob officers in North Sumatra Regional Police, literature studies on relevant regulations, and direct observation of operational practices. The results show that legal protections are normatively provided under various regulations, such as Law No. 2 of 2002 and Emergency Law No. 12 of 1951. However, implementation still faces obstacles such as lack of legal understanding among personnel, non-adaptive standard operating procedures (SOPs), and public and media pressure. Improvement efforts have been made through legal training, SOP revisions, legal assistance, and operational documentation digitalization. This study recommends strengthening inter- institutional synergy and preventive legal education to ensure more effective and comprehensive legal protection for the Gegana Unit.

KAJIAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK BERDASARKAN DIVERSI POLRESLABUHANBATUSELATAN

2025-11-10T06:12:13+00:00

The background of this research is to examine the implementation of child diversion at the South Labuhan Batu Police Resort, including the mechanisms, obstacles encountered, and efforts made to overcome these obstacles. Therefore, this study uses normative juridical research using empirical data obtained in the field. The research findings are the stages of diversion implementation at the South Labuhan Batu Police Resort, through the identification and initial investigation stages. After a case involving a child is received, investigators will conduct an investigation considering the child's best interests. Then, there is the diversion deliberation: Investigators facilitate deliberation to reach an agreement between the relevant parties. Once an agreement is reached, the results are submitted to the court. The obstacles faced in implementing diversion as a form of resolving juvenile crimes at the South Labuhan Batu Police Station include legal regulations that do not fully support the Juvenile Criminal Justice System Law which still needs to be refined. Negative perceptions often arise, with the public often holding negative views of the diversion mechanism, thus perceiving it as a form of injustice or impunity. Other factors include limited skilled human resources due to rotation of duties and limited mediation facilities or space, which leads to long queues. To overcome these obstacles, the involvement of Bhabinkamtibmas (Community Police Officers) in the case resolution process is necessary, facilitating a community approach and peaceful resolution at the local level. Furthermore, outreach to internal law enforcement officers and the general public regarding the importance of handling children differently from adults and the benefits of restorative justice to avoid stigmatization of children is also needed. Furthermore, implementation of the Republic of Indonesia National Police Regulation (Perkap) Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice is crucial. Finally, coordination with stakeholders through mitigation meetings for criminal cases against children and women is crucial for prompt handling and ensuring that the implementation of diversion meets the stipulated requirements.